Indonesian Journal of Criminal Law

Akuntabilitas Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Ekologis: Studi Kasus Banjir Kota Palembang

2025-01-15T12:36:01+08:00

Banjir yang terjadi di Kota Palembang merupakan salah satu bentuk bencana ekologis yang disebabkan oleh kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia, seperti pengelolaan lingkungan yang kurang optimal dan perubahan tata guna lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan serta langkah-langkah penanggulangan bencana ekologis. Fokus penelitian diarahkan pada tanggung jawab hukum pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan, peran pemerintah dalam mitigasi bencana, serta efektivitas regulasi yang berlaku.Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis studi kasus banjir Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pidana dalam pengelolaan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan implementasi hukum lingkungan melalui pengawasan yang lebih ketat, sanksi yang tegas bagi pelaku kerusakan lingkungan, serta penguatan program mitigasi bencana berbasis masyarakat. Dengan demikian, diharapkan upaya penanggulangan banjir di Kota Palembang dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Kajian Normatif Alasan Pemaaf dan Pembenar Pidana Penjarahan dalam Bencana Alam di Indonesia

2024-12-15T21:43:57+08:00

Penelitian ini membahas tentang norma hukum terkait pidana penjarahan dalam situasi bencana alam di Indonesia, dengan fokus pada konsep alasan pemaaf. Studi ini mengeksplorasi relevansi peraturan dalam KUHP lama dan UU No. 1 Tahun 2023 serta penerapan alasan pemaaf dalam kasus penjarahan. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kerangka hukum terkait pencurian dalam situasi darurat, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Studi kasus penjarahan di Palu pasca-gempa 2018 digunakan untuk mengkaji apakah tindakan tersebut dapat dimaafkan berdasarkan keadaan darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemaaf dan pembenar dapat berlaku dalam kondisi tertentu, namun pelaku yang melampaui batas kebutuhan pokok tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kasus Femisida di Indonesia Studi Kasus: Pembunuhan di Cirebon

2024-12-26T10:40:57+08:00

This study aims to examine the phenomenon of femicide in Indonesia, focusing on the murder case in Cirebon. Femicide, as a form of extreme violence against women, is often triggered by complex social, cultural, and economic factors. The research method used is descriptive qualitative with a sociological juridical approach, which includes news analysis and secondary data related to femicide cases. The results of the study indicate that the patriarchal structure that dominates society contributes to the high number of femicide, where many perpetrators are intimate partners of the victim. Law enforcement against perpetrators of femicide also faces significant challenges, including a lack of understanding of gender issues among law enforcement officers. This study recommends the need for more effective public policies and strict law enforcement to protect women and prevent future femicide.

Pemberlakuan Asas Presumption Of Innocence Terhadap Penindakan Teroris Di Indonesia

2024-12-02T13:50:24+08:00

This study aims to analyze the principle of the presumption of innocence which is a principle with the aim of ensuring the fulfillment of the rights of every individual to obtain justice and equality in the criminal justice process carried out by law enforcement officers in Indonesia. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach. The results of the study indicate that the implementation of the principle of the presumption of innocence has not been fully implemented as evidenced by the frequent repressive actions of law enforcement officers, such as shootings on the spot, which have given rise to various legal and social polemics. In conclusion, there needs to be a stricter control mechanism to balance legal interests and human rights so that every individual who commits a crime, including perpetrators of terrorism, still gets equality before the law. Thus, Indonesia as a country of law can still maintain its integrity to uphold human rights and fight the threat of terrorism that threatens the safety of society.