Indonesian Journal of Criminal Law

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Timah : Analisis Perkara Harvey Moeis

2026-08-21T16:30:56+08:00

This study examines the scope of corporate criminal liability in corruption offences related to the governance of tin commodities and evaluates the relevance of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code to the construction of corporate criminal liability. The research employs a normative legal method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

The findings demonstrate that a person’s formal position within a corporate structure does not, by itself, constitute sufficient grounds for imposing criminal liability. The determination of individual liability must be based on concrete involvement, authority, corporate interests, benefits obtained, control, or acquiescence that is connected to the criminal offence. This issue is reflected in the Harvey Moeis case, in which criminal liability was established on the basis of his personal involvement and individual fault as proven in the proceedings. Accordingly, his criminal liability as an individual cannot automatically be construed as corporate criminal liability. The development of national criminal law through Law Number 1 of 2023 further clarifies the legal framework. Article 45 expressly recognizes corporations as subjects of criminal offences, while Articles 46, 47, and 48 further regulate the basis of corporate criminal liability. At the same time, corruption offences are addressed through Articles 603 and 604, which have substantive connections with Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law. Therefore, corporate criminal liability cannot be established merely from an individual's relationship with a corporation, but requires proof of a concrete connection between the criminal offence, the individual's conduct, and the interests or involvement of the corporation, while maintaining the principles of criminal responsibility and culpability.

Pertanggungjawaban Pidana Komisaris dalam Tindak Pidana Korporasi: Analisis Yuridis terhadap Norma Hukum dan Putusan Pengadilan

2026-08-20T23:41:36+08:00

Pertanggungjawaban pidana komisaris dalam tindak pidana korporasi menimbulkan persoalan mengenai batas antara tanggung jawab yang melekat pada fungsi pengawasan dan kesalahan individual yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana komisaris, doktrin hukum pidana korporasi, serta penerapannya dalam putusan pengadilan terhadap Arief Pramuhanto dan Dadan Tri Yudianto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan kewajiban komisaris, tetapi belum menyediakan parameter khusus dan sistematis untuk menentukan pertanggungjawaban pidana individual komisaris. Pertanggungjawaban pidana komisaris tidak dapat didasarkan semata-mata pada status jabatan, tetapi harus dibuktikan melalui personal fault, baik berupa keterlibatan aktif (active participation) maupun pembiaran yang dapat dipersalahkan (culpable omission). Berdasarkan analisis kedua perkara, penelitian ini merumuskan legal test yang meliputi legal duty, actual authority and capacity, knowledge, conduct atau culpable omission, causal connection, serta mens rea/personal fault, sedangkan actual control dan penerimaan manfaat merupakan faktor yang dapat memperkuat pembuktian. Perkara Arief Pramuhanto menunjukkan pentingnya menentukan kapasitas aktual ketika seseorang memiliki jabatan ganda, sedangkan perkara Dadan Tri Yudianto menunjukkan bahwa status komisaris tidak dapat menjadi dasar pertanggungjawaban apabila tindak pidana yang dilakukan tidak berkaitan dengan fungsi komisaris. Dengan demikian, kedudukan sebagai komisaris merupakan titik awal untuk mengidentifikasi kewajiban dan kewenangan, bukan dasar pemidanaan (liability by status).