Indonesian Journal of Criminal Law

Problematika Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Digital dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

2026-04-23T13:30:51+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti digital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti digital telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kedudukan mandiri dalam sistem pembuktian, seiring dengan perkembangan hukum acara pidana yang lebih adaptif terhadap teknologi. Namun demikian, kekuatan pembuktian alat bukti digital sangat bergantung pada legalitas perolehan serta keaslian dan integritas data. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai permasalahan, antara lain potensi manipulasi data, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, belum adanya standar teknis yang seragam, serta disharmonisasi pengaturan hukum yang berdampak pada ketidakpastian dalam praktik peradilan pidana.

Kejahatan Kolektif dan Distorsi Kognitif Individu Analisis Penjarahan Rumah Anggota DPR RI

2026-05-05T16:44:47+08:00

This study examines the dynamics of individual perspectives in analyzing the August 2025 looting cases targeting the homes of Indonesian House of Representatives (DPR RI) members, namely Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, and Nafa Urbach. Using a phenomenological qualitative approach, this study traces events triggered by controversial allowance increases, viral videos of legislators dancing during official sessions, and the death of Affan Kurniawan, a ride-hailing driver killed by police tactical vehicles. The research analyzes perspectives of perpetrators, victims, observers, law enforcement, activists, media, and academics, as well as the role of hoaxes and social media in escalating violence. Findings indicate that each perspective provides partial yet valuable insights into collective action and political violence. The Ethics Council (MKD) decision to sanction Sahroni and Patrio while exonerating Uya Kuya reflects an institutional effort to balance accountability with recognition of disinformation's role.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Siber di Era Digital

2026-06-25T11:01:52+08:00

The rapid development of information technology has significantly transformed social, economic, and legal activities. Alongside these developments, cybercrime has emerged as one of the most challenging forms of crime in the digital era. This study aims to analyze criminal liability for cybercrime perpetrators within the Indonesian legal system and identify challenges in law enforcement amid digital transformation. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were analyzed qualitatively through legal interpretation and comparative analysis. The findings indicate that criminal liability for cybercrime perpetrators is based on the fulfillment of criminal elements, culpability, criminal capacity, and the absence of justifying or excusing grounds. Existing regulations, particularly the Electronic Information and Transactions Law and the new Criminal Code, provide a legal framework for prosecuting cybercrime offenders. However, challenges remain regarding digital evidence, cross-border jurisdiction, anonymity, and technological advancement. Strengthening regulations, digital forensic capabilities, and international cooperation are necessary to improve cybercrime law enforcement effectiveness.

Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Perdata Kecerdasan Buatan (AI) Generatif dalam Perjanjian Elektronik: Tantangan Asas Pacta Sunt Servanda di Era Digital

2026-06-25T11:34:19+08:00

The rapid development of Generative Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed electronic transactions and digital contracting practices. AI systems are increasingly involved in drafting, negotiating, and executing electronic agreements, raising legal questions regarding their legal standing and civil liability. This study aims to analyze the legal position of Generative AI in electronic contracts and examine the challenges posed to the principle of pacta sunt servanda in the digital era. The research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Generative AI does not possess legal personality and therefore cannot independently bear legal rights and obligations. Civil liability arising from AI-generated actions remains attached to developers, service providers, business actors, or users depending on the circumstances. Furthermore, the increasing autonomy of AI systems creates challenges in determining consent, accountability, and contractual validity. The study concludes that Indonesian law requires adaptive legal frameworks to ensure legal certainty and protection for parties involved in AI-assisted electronic contracts.

Rekodifikasi Delik Korupsi dalam KUHP 2023 Dan Implikasinya di Indonesia

2026-05-26T15:18:47+08:00

Penelitian ini menganalisis rekodifikasi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke dalam KUHP 2023 melalui Pasal 603 dan Pasal 604, dengan fokus pada konfigurasi norma yang timbul serta memberdayakannya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian baru terletak pada pemetaan kesesuaian normatif secara eksplisit antara kedua rezim hukum tersebut, termasuk identifikasi perubahan unsur frase kerugian negara dan perbedaan sistem pemidanaan yang berpotensi memicu penerapan asas lex mitior dan lex specialis systematis secara tidak konsisten. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan sistematis terhadap norma primer dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dijelaskan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menemukan bahwa rekodifikasi menghasilkan koeksistensi dua rezim hukum dengan unsur delik yang sebagian besar sama namun berbeda pada frasa kerugian negara (“dapat merugikan” versus “merugikan”) dan sanksi struktur. Perbedaan ini menimbulkan konflik norma horizontal yang berpotensi memicu pasal forum shopping dan inkonsistensi penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi normatif melalui revisi UU Tipikor, penerbitan pedoman Mahkamah Agung, dan pedoman pengusiran KPK serta Kejaksaan merupakan langkah yang mendesak.