https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/issue/feed Indonesian Journal of Criminal Law 2021-11-20T10:11:15+00:00 Dr. Hardianto Djanggih, SH, MH hardianto.djanggih@gmail.com Open Journal Systems <section class="current_issue"><header class="page-header"> <p><strong>Indonesian Journal of Criminal Law</strong> merupakan jurnal yang dikelola oleh Ilin Institute dengan <a href="http://u.lipi.go.id/1556638322" target="_blank" rel="noopener">p-</a><a href="http://u.lipi.go.id/1556638322" target="_blank" rel="noopener">ISSN: 2656-9922,</a> <a href="http://u.lipi.go.id/1558593501" target="_blank" rel="noopener">e-ISSN:2684-916X</a>, Menerbitkan artikel dibidang Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Kriminologi.</p> <p><strong>Indonesian Journal of Criminal Law </strong>terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan <strong>Juni</strong> dan<strong> Desember</strong>. Artikel yang telah publish dapat didownload secara gratis, dibaca dan disebrluaskan sebagai rujukan artikel selanjutnya. Paper di Submit secara online dengan melakukan registrasi terlebih dahulu di website ini atau dapat dikirimkan via email ilininstitute@gmail.com/<a href="mailto:lawcriminal.journal@gmail.com">lawcriminal.journal@gmail.com</a>. Download <a href="https://drive.google.com/file/d/1R0zSEeg7gsI7p1t8-J9Y6GNK4YgdzzBk/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">Template</a> disini<a href="https://drive.google.com/file/d/1CDLDoRgxhTfrL5oVSNYmFe5CulZEu7TT/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener"> </a>dan <a href="https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/panduanpenulisan" target="_blank" rel="noopener">Panduan Penulisan</a> disini</p> </header></section> https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1254 Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 2021-09-20T05:50:51+00:00 Muh Zulkifli Muhdar zulkiflimuhdar@umi.ac.id Jasmaniar Jasmaniar jasmaniar.jasmaniar@umi.ac.id <p><em>This study attempts to analyze and explain the rights of the community custom in the un declaration on the rights of the community customs and in article 2 paragraph 18 b UUD NRI 1945 year constitution. The research is normative, research the research done by means of the materials laws relating to the proposed in this research. The result of this research is the un declaration regarding the rights and article indigenous 18 b verse 2 constitution years 1945 having a difference in the use of certain groups of the indigenous.The rights of the custom in the united nations declaration can only be made if in the constitution nri years 1945 also regulates indigenous community. adat law is not Need to let the government of the republic of indonesia formulate convention to include the perception of indigenous people and the customary law the. That can use indigenous as.</em></p> <p><em>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan&nbsp; perbandingan hak masyarakat adat dalam deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat dan dalam pasal 18 b ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 memiliki perbedaan dalam hal penggunakan peristilahan terhadap kesatuan kelompok tertentu yaitu masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat dalam Deklarasi PBB hanya dapat dituangkan jika dalam UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur tentang masyarakat adat bukan masyarakat hukum adat. Perlu kiranya pemerintah Republik Indonesia merumuskan konvensi ketatanegaraan dengan mencantumkan persamaan persepsi antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat tersebut. Kiranya dapat menggunakan peristilah masyarakat adat sebagai yang dicantumkan dalam Deklarasi PBB.</em></p> 2021-09-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Muh Zulkifli Muhdar, Jasmaniar Jasmaniar https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1263 Pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks 2021-09-26T08:51:49+00:00 Kailwa Kailwa kailwa24@gmail.com Baharuddin Badaru baharuddin.badaru@gmail.com Nasrullah Arsyad nasrullah.arsyad@umi.ac.id <p><em>The research objective to analyze criminal responsibility for the crime of possession of narcotics Category I: Decision Study 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. This research is a research that conducts empirical research in the city of Makassar, precisely at the Makassar District Court as an institution to adjudicate and decide cases Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks concerning the Crime of Possessing Narcotics Group I. is a crime of narcotics abuse in the decision Number 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks is a criminal act of possessing class I narcotics. or providing narcotics class I in the form of plants” which is an element of an alternative article and a fact revealed at trial.</em></p> <p><em>Tujuan penelitian menganalisis pertangungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I: Studi Putusan 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian Empiris di kota Makassar tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai instansi mengadili dan memutuskan perkara Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks tentang Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I, Hasil penelitian ini menggambarkan Kualifikasi bentuk perbuatan yang merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 2094/Pid.Sus/2016/PN.Mks adalah tindak pidana memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan bunyi Pasal 111 ayat (2) “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” yang merupakan unsur pasal bersifat alternatif serta fakta yang terungkap di persidangan</em></p> 2021-09-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Kailwa Kailwa, Baharuddin Badaru, Nasrullah Arsyad https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1270 Promblematika Hukum Terhadap Putusan Sengketa Waris Pada Putusan Nomor: 0522/Pdt.G/2018/Pa.Pkj 2021-09-29T05:47:14+00:00 Salma Salma salma.salma@gmail.co Sufirman Rahman sufirmanrahman@yahoo.co.id Sri Lestari Poernomo srilestari.poernomo@gmail.com <p><em>The research objective to analyze the inheritance dispute decisions at the Pangkajene Religious Court that are appropriate and correct according to the legal consequences of the inheritance dispute decisions that have been decided by the judge against his heirs. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) the decision on the inheritance dispute at the Pangkajene Religious Court is correct and correct. However, the decision has not been implemented effectively; (2) the legal consequences of the decision on inheritance disputes that have been decided by the judge against the heirs have not provided justice. Recommendations from this study are the need for socialization among the community to learn and know well about inheritance law so that in society there are no inheritance disputes which of course can create a rift in the harmonious relationship of a family.</em></p> <p><em>Tujuan penelitian menganalisis putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar menurut hukum akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkajene sudah tepat dan benar. Tetapi, hasil putusan belum terlaksana secara efektif; (2) akibat hukum terhadap putusan sengketa waris yang sudah diputuskan oleh hakim terhadap ahli warisnya belum memberikan keadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Perlunya pengadaan sosialisasi di kalangan masyarakat untuk mempelajari dan mengetahui dengan baik mengenai hukum waris sehingga dalam masyarakat tidak terjadi sengketa waris yang tentunya dapat menjadikan keretakan dalam hubungan harmonis suatu keluarga.</em></p> 2021-09-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Salma Salma, Sufirman Rahman, Sri Lestari Poernomo https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1305 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan Pemilihan Umum 2021-10-26T07:18:47+00:00 Nadya Meidiana nadyameidiana25@gmail.com Syamsuddin Muchtar syamsuddin.muchtar@gmail.com Anshory Ilyas anshory.ilyas@gmail.com <p><em>The Research objective to analyze </em><em>the form of implementation of legal protection for children involved in general election activities. This research was conducted at the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (BAWASLU). The results of the study show that legal protection for children is divided into 2 types, namely preventively which has been implemented with the aim of protecting children's rights, regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and repressively regulating legal action. against actors involved in general election activities in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. in carrying out law enforcement in several obstacles that are influenced by factors of legal substance, law enforcement, facilities and facilities that support law enforcement and/or culture that affects the effectiveness of law enforcement. From these obstacles, proactive efforts are needed from all closest parties, namely parents of organizers, supervisors, prospective/candidate pairs, winning teams/campaigns so that the goal of legal protection can be achieved.</em></p> <p><em>Tujuan Penelitian menganalisis bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan dalam kegiatan pemilihan umum Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak terbagi menjadi 2 jenis yakni secara preventif yang telah dilaksanakan dengan tujuan melindungi hak anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan secara represif mengatur penindakan terhadap pelaku yang melibatkan dalam kegiatan pemilihan umum atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. dalam melaksanakan penegakan hukum ditemui beberapa kendala yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum serta nilai/budaya yang dianut masyarakat yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tersebut. Dari kendala tersebut diperlukan upaya proaktif dari semua pihak terdekat anak yaitu orang tua penyelenggara, pengawas, calon/pasangan calon, tim pemenangan/kampanye sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai.</em></p> 2021-10-26T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Nadya Meidiana, Syamsuddin Muchtar, Anshory Ilyas https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1370 Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Di Kota Makassar 2021-11-20T10:11:15+00:00 Andi Agung Satriawan agungsatriawan6@gmail.com Hijrah Adhyanti Mirzana hijrah.mirzana@gmail.com Nur Asiza nur.azisa@gmail.com <p><em>This study aims to analyze the obstacles faced in efforts to enforce corporate law in health quarantine crimes. This research was conducted in April 2021 at the Makassar Police Station and the Makassar City Civil Service Police Unit Office (SATPOL-PP). by using the type of data in the form of secondary data and primary data. So that in this study the data sources used are library research and legislation so that the results obtained through library research and also direct interviews are systematically arranged and analyzed according to empirical research methods.The results of this study are that there are 4 (four) obstacles that affect law enforcement against corporations in health quarantine crimes in Makassar City as follows: legal factors themselves, law enforcement factors, facilities factors and community factors. The legal factors themselves and law enforcement factors are closely related to law enforcement in corporations because if you look at Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine in articles 91 to 94 and Makassar Mayor Regulation No. 22 of 2020 regarding the implementation of PSBB, there are no strict regulations regarding corporations that violate so that law enforcement factors cannot ensnare heavy sanctions on violators and only provide sanctions in the form of fines and temporary revocation of permits. Likewise, facilities and community factors are closely related to supporting government regulations related to breaking the chain of spreading the COVID-19 virus.</em></p> <p><em>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 di Polres Makassar dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Makassar. Dengan menggunakan jenis data berupa data sekunder dan data primer. Sehingga dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan perundang-undangan sehingga hasil yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan juga wawancara langsung disusun dan dianalisis secara sistematis menurut metode penelitian empiris. kendala yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana kekarantinaan kesehatan di Kota Makassar sebagai berikut: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan faktor masyarakat. Faktor hukum itu sendiri dan faktor penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum di korporasi karena jika melihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan pada pasal 91 sampai dengan 94 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, tidak ada yang menjelaskan tentang aturan tegas ataupun tindak pidana mengenai korporasi yang melanggar sehingga faktor penegakan hukum tidak dapat menjerat sanksi berat kepada pelanggar dan hanya memberikan sanksi berupa denda dan pencabutan izin sementara. Begitu juga dengan faktor fasilitas dan masyarakat yang erat kaitannya dengan peraturan pemerintah yang mendukung terkait pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19. </em></p> 2021-11-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Andi Agung Satriawan, Hijrah Adhyanti Mirzana, Nur Asiza https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1237 Problematika Penyidikan Korupsi Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku Di Kabupaten Bone Bolango 2021-09-05T17:26:11+00:00 Suardi Rais suardi.rais@gmail.com Rusmulyadi Rusmulyadi rusmulyadi@gmail.com Saharuddin Saharuddin saharuddin@gmail.com <p><em>This study aims to analyze the role of prosecutors' investigators in uncovering corruption cases, as well as to find out the factors that hinder Gorontalo High Prosecutor's investigators in uncovering corruption cases in the raw water supply project in Bone Bolango Regency. The research method used is empirical legal research or non-doctrinal research, which is a type of legal research that looks at law from a perspective outside of legal science. The results of this study indicate that: (1) the role of the prosecutor in the most basic criminal field is to conduct investigations into special crimes and carry out prosecutions. The Gorontalo High Prosecutor's Office, after receiving information about an alleged corruption case, formed an intelligence team of inspectors to seek initial information in finding allegations of corruption, as well as coordinating with related parties, presenting technical experts to assess the procurement of goods used in the project. If there is a loss to the state, the high attorney will then issue an investigation order and make an investigation plan. (2) In carrying out investigations into criminal acts of corruption in the procurement of raw water in Bone Bolango Regency, there are two things that become obstacles to the Gorontalo High Court, namely the slow results of examinations from technical experts and the slow results of audits from BPKP.</em></p> <p><em>Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan penyidik kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi, serta mengetahui faktor apa yang menjadi hambatan penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam mengungkap tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan air baku di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum emperis atau penelitian non-doktrinal adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang diluar ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran kejaksaan dalam bidang pidana yang paling mendasar adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dan melakukan penuntutan. Kejaksaan Tinggi Gorontalo setelah mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi membentuk tim intelejen pemeriksa untuk mencari informasi awal dalam menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait, menghadirkan ahli teknis untuk menilai pengadaan barang yang digunakan dalam proyek tersebut. Jika terdapat kerugian negara kejaksaan tinggi kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan dan membuat rencana penyidikan. (2) Dalam pelaksaan penyidikan tindak pidana korupsi pada pengadaan air baku di Kabupaten Bone Bolango terdapat dua hal yang menjadi hambatan Kejaksaan Tinggi Gorontalo yaitu lambatnya hasil pemeriksaan dari ahli teknis dan Lambatnya hasil audit dari BPKP.</em></p> 2021-11-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 suardi rais