Indonesian Journal of Criminal Law

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Penggabungan Perkara Ganti Rugi di Peradilan Militer

2025-05-22T14:11:36+08:00

Dasar pertimbangan hakim mempunyai peran sangat penting dalam memutuskan perkara penggabungan gugatan ganti rugi karena dalam proses penyelesaian penggabungan gugatan ganti rugi harus patuh terhadap hukum pidana dan hukum perdata. Tujuan Penelitian untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim milter untuk memutus perkara ganti rugi sehingga dapat di manfaatkan untuk memutuskan kasus perkara sama di kemudian hari. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitan menunjukkan pertimbangan hakim mempunyai peran penting dalam memutuskan perkara gugatan ganti rugi

Strategi Hukum Pemberantasan Korupsi dan Perilaku Koruptif di Indonesia

2025-07-28T14:40:37+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi hukum dalam pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia. Menggunakan paradigma konstruktivisme dengan spesifikasi deskriptif analitik-inferensial-komponensial dan pendekatan yuridis-normatif, data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi didukung oleh beberapa faktor seperti kebijakan hukum, kelembagaan, aparat penegak hukum, tren Indeks Persepsi Korupsi, dan partisipasi masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti lemahnya kebijakan pemidanaan, konflik kepentingan institusional, minimnya sanksi sosial, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas birokrasi. Strategi hukum yang diusulkan mencakup penguatan sistem hukum, optimalisasi kebijakan, pembentukan UU Perampasan Aset, penguatan KPK, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, diperlukan perbaikan tata kelola, transparansi, penguatan inspektorat, penerapan strategi trisula, pembangunan budaya hukum antikorupsi, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multipihak, dan penegakan hukum progresif. Rekomendasinya, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten. Implikasinya, tanpa penerapan strategi yang tepat, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif.

Penggunaan Kamera Pengawas dalam Pemeriksaan dan Penahanan: Upaya Perlindungan HAM dalam Pembaruan RKUHAP 2025

2025-06-30T16:19:14+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pengaturan hukum terkait penggunaan kamera pengawas

dalam proses pemeriksaan dan penahanan serta

mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan

hak asasi manusia dalam pembaruan hukum acara pidana

Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap

rancangan peraturan perundang-undangan, dokumen

hukum nasional dan internasional, serta laporan-laporan

empirik terkait praktik penyiksaan oleh aparat penegak

hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi

dan interpretasi hukum terhadap norma yang berlaku serta

relevansinya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam

rancangan undang-undang yang ada masih bersifat umum

dan belum menciptakan kewajiban normatif yang kuat

terhadap penggunaan kamera pengawas, sehingga

efektivitasnya sebagai mekanisme akuntabilitas hukum

belum maksimal. Meskipun teknologi ini memiliki potensi

mencegah kekerasan, efektivitasnya sangat bergantung pada

keberadaan pengawasan independen, standar operasional

prosedur yang tegas, serta jaminan akses terhadap rekaman

sebagai alat kontrol publik. Oleh karena itu, penguatan

aspek normatif dan institusional menjadi hal mendesak agar

penggunaan kamera pengawas benar-benar dapat berfungsi

sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif.

RUU Perampasan Aset: Optimalisasi Mekanisme Penelusuran Aset Hasil Kejahatan Oleh Beneficial Owner

2025-07-15T22:16:42+08:00

Abstract. Law enforcement against Money Laundering Crimes in Indonesia faces obstacles due to weak identification of Beneficial Owners, often hidden through nominees. Presidential Regulation No. 13 of 2018 has not effectively promoted corporate ownership transparency because of weak verification and low understanding among law enforcement. The Asset Forfeiture Bill is urgently needed to strengthen non-convictionbased asset confiscation mechanisms. This study recommends enhancing verification authority, imposing strict sanctions, developing integrated digital systems, and optimizing international cooperation. These efforts are expected to improve corporate ownership transparency and asset recovery effectiveness.

Abstrak. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia masih terkendala lemahnya identifikasi Beneficial Owner yang kerap disembunyikan melalui nominee. Perpres No. 13 Tahun 2018 belum efektif mendorong transparansi kepemilikan korporasi akibat lemahnya verifikasi dan rendahnya pemahaman aparat penegak hukum. RUU Perampasan Aset mendesak untuk diadopsi guna memperkuat mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based). Penelitian ini merekomendasikan penguatan kewenangan verifikasi, sanksi tegas, pembangunan sistem digital terintegrasi, serta kerja sama internasional. Upaya ini diharapkan meningkatkan transparansi kepemilikan korporasi dan efektivitas pemulihan aset hasil kejahatan.

Cyberbullying sebagai Praktik Kejahatan Berbahasa pada Akun Instagram Capres dan Cawapres Republik Indonesia 2024

2025-04-11T14:57:49+08:00

Abstract. This study aims to examine the forms and patterns of cyberbullying as a language crime practice and describe the potential legal impact caused by cyberbullying as a language crime practice on the Instagram accounts of the presidential and vice presidential candidates of the Republic of Indonesia in 2024. This research adopts a qualitative method with a forensic linguistic approach. The analysis technique used includes data reduction, data presentation, and verification. The results show that there are various forms and patterns of cyberbullying that can be identified in several presidential and vice presidential candidate posts, ranging from flaming, harassment, and denigration. In addition, this study found that the practice of cyberbullying has the potential to cause serious legal implications, identified in the Criminal Code and Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). The research emphasises the urgency of improving digital literacy and stricter law enforcement to address the problem amid Indonesia's political dynamics in 2024.