Indonesian Journal of Criminal Law

Pengadopsian Konsep Extended Femicide Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum Perlindungan Perempuan

2025-12-11T16:03:29+08:00

Femicide is the most extreme form of gender-based violence within patriarchal societies, where women often become victims of unequal power relations. This research departs from the fact that Indonesian criminal law has not specifically recognized acts of femicide, namely the killing of women both in intimate and non-intimate relationships that is motivated by gender. Using a socio-legal approach and a normative juridical method, this study examines the legal vacuum through analysis multiple court decisions containing elements of femicide. The findings show that most judges still view the killing of women as an ordinary criminal act, without considering the dimension of gender inequality underlying it, while others have identified traits of what constitutes femicide, though inconsistently. Judicial reasoning predominantly focuses on normative reasoning, diminishing the importance of the context of gender-based violence. This condition indicates that gender sensitivity has not yet been formed in Indonesia’s judicial practice and legal system. This research emphasizes the importance of a legal instrument to fill the gap, one of the possibilities being the establishment of a Supreme Court Regulation (Perma) that provides guidance for judges to identify and consider elements of femicide in cases involving the killing of women.

The Vigilante Violence Against Criminality Offenders

2025-04-28T19:03:46+08:00

This article critically examines the phenomenon of community vigilantism against criminals because these actions are often legitimised by dominant cultural knowledge and meanings. However, this phenomenon tends to be absent from the literature. In addition to responding to the gaps in previous studies, this research also aims to explain the characteristics, factors, and implications of community vigilantism against criminals. This research is based on descriptive qualitative research using a case study approach. The important findings of this study show that the vigilante violence perpetrated by the community against criminals appears in the form of physical and psychological violence, as well as acts of property destruction. These acts are not only influenced by factors such as mass hysteria, disregard for moral standards, and low social cohesion but also have long implications for counterproductive social conditions. This study contributes significantly to evaluating the normalisation of vigilante violence acts against criminals in public spaces while proposing strategies to prevent the adverse effects of vigilante violence acts on social harmony.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Bullying di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

2025-11-12T13:20:35+08:00

Kajian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku bullying di lingkungan pendidikan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis meliputi kerangka hukum yang ada seperti KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa bullying dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, atau kekerasan terhadap anak, namun belum ada aturan khusus yang mengaturnya secara jelas. Akibatnya, penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan bersifat reaktif. Rekomendasi yang diajukan mencakup pembentukan lex specialis anti-bullying, penguatan mekanisme restorative justice, serta pengintegrasian pendidikan hukum dan moral di lingkungan sekolah sebagai bagian dari kebijakan non-penal. Kajian lanjutan disarankan untuk mengkaji penerapan empiris restorative justice dan membandingkan regulasi anti-bullying dari negara lain.

Analisis Kriminologis Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perempuan

2025-11-14T01:10:09+08:00

This study aims to identify criminological factors causing women to commit narcotics crimes and examine countermeasures at the Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. This research is empirical legal research with descriptive-analytical specifications using empirical juridical and criminological approaches. Data collection was conducted through observation and interviews, subsequently analyzed using Anomie Theory and Penology Theory. The results indicate that dominant causal factors are divided into external factors in the form of economic pressure and internal factors including psychological addiction and curiosity. The implemented countermeasures show a paradigm shift from retributive to rehabilitation through religious coaching, skills training, as well as medical and social rehabilitation. However, skills programs require evaluation to have market-relevant value to address economic issues, while social rehabilitation needs to be more intensive and individualistic to suppress recidivism rates.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor kriminologis penyebab perempuan melakukan tindak pidana narkotika serta mengkaji upaya penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan kriminologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan Teori Anomi dan Teori Penologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab dominan terbagi menjadi faktor eksternal berupa tekanan ekonomi dan faktor internal yang meliputi adiksi psikologis serta rasa ingin tahu. Upaya penanggulangan yang diterapkan telah menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif menuju rehabilitasi melalui pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi medis dan sosial. Kendati demikian, program keterampilan memerlukan evaluasi agar memiliki nilai jual yang relevan dengan pasar guna mengatasi masalah ekonomi, sedangkan rehabilitasi sosial perlu dilakukan secara lebih intensif dan individualistik untuk menekan angka pengulangan tindak pidana.

Analisis Kekuatan Hukum Kepemilikan Bitcoin Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi

2025-05-05T15:12:29+08:00

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran global, salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan bentuk uang elektronik berbasis kriptografi yang memungkinkan transaksi tanpa keterlibatan lembaga keuangan sebagai perantara. Namun, di Indonesia, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cara menentukan kepemilikan Bitcoin sebagai uang elektronik, dan kekuatan hukum Bitcoin sebagai alat transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang maupun uang elektronik berdasarkan peraturan-undangan di Indonesia. Bitcoin digolongkan sebagai mata uang virtual yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan Bitcoin dalam transaksi sepenuhnya menjadi risiko pengguna tanpa jaminan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin dapat berfungsi dalam transaksi elektronik global, di Indonesia penggunaannya terbatas dan tidak memiliki legalitas sebagai alat pembayaran resmi.

Travel Ban AS: Konflik antara Keamanan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi

2025-12-05T08:26:38+08:00

Abstract. This article discusses the United States Travel Ban policy, which has caused tension between national sovereignty in maintaining national security and international legal obligations to protect human rights. Based on Section 212(f) of the Immigration and Nationality Act (INA), the President has broad authority to suspend the entry of foreign nationals for national security reasons. However, this policy is considered to indirectly discriminate against Muslim-majority countries and violates the principle of non-discrimination in the ICCPR and ICERD. Through normative analysis using conceptual, case, and legislative approaches, this study reviews the considerations of the U.S. Supreme Court in Trump v. Hawaii (2018) and compares them with Russia's diplomatically motivated entry ban. The results of the study show that although both countries base their policies on national security reasons, the United States still has a more transparent judicial mechanism than Russia, which is administratively closed. This article emphasizes the importance of balancing state sovereignty and international obligations to guarantee the protection of human rights based on the principles of legality, proportionality, and non-discrimination.

Abstrak. Artikel ini membahas kebijakan Travel Ban Amerika Serikat yang memicu perdebatan tentang batas antara kedaulatan negara dalam menjaga keamanan nasional dan kewajiban internasional untuk menghormati hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 212(f) Immigration and Nationality Act (INA), Presiden diberi kewenangan luas untuk membatasi atau menangguhkan masuknya warga negara asing jika dianggap mengancam keamanan. Namun, penerapan kebijakan tersebut dinilai memunculkan pola diskriminasi tidak langsung terhadap negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga menimbulkan persoalan terkait prinsip non-diskriminasi dalam ICCPR dan ICERD. Dengan menggunakan analisis normatif melalui pendekatan konseptual, studi kasus, dan tinjauan peraturan, penelitian ini membedah pertimbangan Mahkamah Agung AS dalam perkara Trump v. Hawaii (2018) serta membandingkannya dengan kebijakan entry ban yang diterapkan Rusia sebagai bagian dari strategi diplomatiknya. Temuan penelitian mengungkap bahwa meskipun kedua negara membenarkan kebijakan mereka atas dasar keamanan nasional, Amerika Serikat masih menyediakan mekanisme pengawasan yudisial yang lebih terbuka, sementara proses di Rusia cenderung tertutup dan sepenuhnya administratif. Artikel ini menegaskan perlunya keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional, dengan menempatkan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta non-diskriminasi sebagai landasan utama dalam penerapan setiap kebijakan pembatasan imigrasi.