Indonesian Journal of Criminal Law https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL <section class="current_issue"><header class="page-header"> <p><strong>Indonesian Journal of Criminal Law</strong> merupakan jurnal yang dikelola oleh Ilin Institute dengan <a href="http://u.lipi.go.id/1556638322" target="_blank" rel="noopener">p-</a><a href="http://u.lipi.go.id/1556638322" target="_blank" rel="noopener">ISSN: 2656-9922,</a> <a href="http://u.lipi.go.id/1558593501" target="_blank" rel="noopener">e-ISSN:2684-916X</a>, Menerbitkan artikel dibidang Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Kriminologi.</p> <p><strong>Indonesian Journal of Criminal Law </strong>terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan <strong>Juni</strong> dan<strong> Desember</strong>. Artikel yang telah publish dapat didownload secara gratis, dibaca dan disebrluaskan sebagai rujukan artikel selanjutnya. Paper di Submit secara online dengan melakukan registrasi terlebih dahulu di website ini atau dapat dikirimkan via email ilininstitute@gmail.com/<a href="mailto:lawcriminal.journal@gmail.com">lawcriminal.journal@gmail.com</a>. Download <a href="https://drive.google.com/file/d/1R0zSEeg7gsI7p1t8-J9Y6GNK4YgdzzBk/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">Template</a> disini<a href="https://drive.google.com/file/d/1CDLDoRgxhTfrL5oVSNYmFe5CulZEu7TT/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener"> </a>dan <a href="https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/panduanpenulisan" target="_blank" rel="noopener">Panduan Penulisan</a> disini</p> </header></section> ILIN Institute en-US Indonesian Journal of Criminal Law 2656-9922 <div class="page"> <p><span class="tlid-translation translation" lang="id"><span class="" title=""><strong>Indonesian Journal of Criminal Law</strong> adalah jurnal yang dikelola secara ilmiah yang memiliki akses terbuka dan menyediakan akses langsung di seluruh dunia, bebas hambatan ke teks lengkap dari semua artikel yang diterbitkan dan tanpa biaya pembaca atau lembaga mereka untuk akses.</span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="id"><span title="">Pembaca dapat untuk membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap dari semua artikel di Jurnal.</span>&nbsp;<span title="">Jurnal ini menyediakan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara bebas untuk publik mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.</span><br><br><span title=""><strong>Indonesian Journal of Criminal Law</strong> &nbsp;memungkinkan dan mendorong penulis untuk menyetor naskah&nbsp; mereka di arsip atau repositori kelembagaan Akses Terbuka.</span>&nbsp;<span class="" title="">Manfaat utama dari pengarsipan diri sebelum dan sesudah cetak adalah menjangkau audiens yang lebih besar yang meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian Anda.</span></span></p> <p>the Creative Commons Attribution license as currently displayed on:</p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License"></a><br><strong>Indonesian Journal of Criminal Law</strong> is licensed under a&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p> </div> <div class="page"> <p>&nbsp;</p> </div> Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1471 <p><em>The research objective to </em><em>analyze the validity of the receivable transfer agreement which was carried out without the knowledge of the debtor in the decision number. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks and the influencing factors. This study uses (1) Primary Material, namely Primary Data, which is obtained directly through interviews with sources and parties related to this research, namely Judges at the Makassar District Court and related Lawyers; and (2) Secondary Material, namely in the form of Decision Number 124/Pdt.G/2019/PN. Thanks and literature, documents, journals and other sources relevant to this research. This type of research is normative &amp; empirical research. This research was conducted at the Makassar District Court in Makassar City. The results of this study indicate that the application of the rules regarding the validity of the receivable transfer agreement has not been carried out without the knowledge of the debtor (less effective); (2) Whereas the factors that affect the validity of the receivable transfer agreement carried out without the knowledge of the debtor are factors of legal substance, legal structure, and legal culture.</em></p> <p><em>Penelitian bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur dalam putusan nomor. 124/Pdt.G/2019/PN.Mks dan factor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan (1) Bahan Primer yaitu Data Primer, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengacara yang terkait; dan (2) Bahan Sekunder, yaitu yaitu berupa Putusan Nomor.124/Pdt.G/2019/PN. Mks serta literatur, dokumen, jurnal-jurnal dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif &amp; empiris. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan aturan mengenai keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur belum (kurang efektif); (2) Bahwa faktor yang mempengaruhi keabsahan perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.</em></p> Muhammad Affan Syahruddin Nawi Ilham Abbas Copyright (c) 2021 Muhammad Affan, Syahruddin Nawi, Ilham Abbas http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-29 2021-12-29 4 1 1 11 Inkonsistensi Norma Hukum Pada Pelaksanaan Pengampunan Pajak https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1520 <p><em>The research objective to </em><em>analyze the inconsistency of legal norms that occur in the implementation of tax amnesty. This type of research is normative legal research, using a statutory approach (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that (1) Article 21 paragraph 2 of Law no. 11/2016 Regarding TA there is the word "other party" the word is equated with the reporting party. Then what is meant by "prohibited" according to grammatical interpretation. Resolution of the inconsistency of legal norms that exist between Law no. 11/2016 concerning TA and PP No. 43/2015 Regarding PPTPPU, it can be pursued through a constitutional route by conducting a judicial review to the Supreme Court. In addition, the application of legal principles is an important instrument that can provide a role in the process of resolving overlapping regulations. The exact principle of the problem is lex superior derogate lex inferior, meaning that Law no. 11/2016 concerning TA applies and beats the regulations under PP No. 43/2015 concerning PPTPPU.</em></p> <p><em>Tujuan penelitian menganalisis inkonsistensi norma hukum yang terjadi pada pelaksanaan pengampunan pajak. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (status approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pasal &nbsp;21 ayat 2 UU No. 11/2016 Tentang TA terdapat kata “pihak lain” kata tersebut dipersamakan pihak pelapor. Kemudian yang dimaksud dengan “dilarang” menurut interpretasi gramatikal. Penyelesaian inkonsistensi norma hukum yang terdapat antara UU No. 11/2016 Tentang TA dan PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU dapat ditempuh dengan jalur konstitusional dengan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Disamping itu, penerapan asas hukum merupakan sebuah instrumen penting yang dapat memberikan peran dalam proses penyelesaian terhadap regulasi yang tumpang tindih. Asas yang tepat dari permasalahan tersebut adalah lex superior derogate lex inferior, artinya UU No. 11/2016 Tentang TA berlaku dan mengalahkan aturan dibawahnya PP No. 43/2015 Tentang PPTPPU.</em></p> Irwan Irwan Achmad Ruslan Zulkifli Aspan Copyright (c) 2022 Irwan Irwan, Achmad Ruslan, Zulkifli Hasan http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-01-16 2022-01-16 4 1 12 31