Indonesian Journal of Criminal Law https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL <section class="current_issue"><header class="page-header"> <p><strong>Indonesian Journal of Criminal Law</strong> merupakan jurnal yang dikelola oleh Ilin Institute dengan <a href="http://u.lipi.go.id/1556638322" target="_blank" rel="noopener">p-</a><a href="http://u.lipi.go.id/1556638322" target="_blank" rel="noopener">ISSN: 2656-9922,</a> <a href="http://u.lipi.go.id/1558593501" target="_blank" rel="noopener">e-ISSN:2684-916X</a>, Menerbitkan artikel dibidang Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana, dan Kriminologi.</p> <p><strong>Indonesian Journal of Criminal Law </strong>terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan <strong>Juni</strong> dan<strong> Desember</strong>. Artikel yang telah publish dapat didownload secara gratis, dibaca dan disebrluaskan sebagai rujukan artikel selanjutnya. Paper di Submit secara online dengan melakukan registrasi terlebih dahulu di website ini atau dapat dikirimkan via email ilininstitute@gmail.com/<a href="mailto:lawcriminal.journal@gmail.com">lawcriminal.journal@gmail.com</a>. Download <a href="https://drive.google.com/file/d/1R0zSEeg7gsI7p1t8-J9Y6GNK4YgdzzBk/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">Template</a> disini<a href="https://drive.google.com/file/d/1CDLDoRgxhTfrL5oVSNYmFe5CulZEu7TT/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener"> </a>dan <a href="https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/panduanpenulisan" target="_blank" rel="noopener">Panduan Penulisan</a> disini</p> </header></section> en-US <div class="page"> <p><span class="tlid-translation translation" lang="id"><span class="" title=""><strong>Indonesian Journal of Criminal Law</strong> adalah jurnal yang dikelola secara ilmiah yang memiliki akses terbuka dan menyediakan akses langsung di seluruh dunia, bebas hambatan ke teks lengkap dari semua artikel yang diterbitkan dan tanpa biaya pembaca atau lembaga mereka untuk akses.</span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="id"><span title="">Pembaca dapat untuk membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap dari semua artikel di Jurnal.</span>&nbsp;<span title="">Jurnal ini menyediakan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara bebas untuk publik mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.</span><br><br><span title=""><strong>Indonesian Journal of Criminal Law</strong> &nbsp;memungkinkan dan mendorong penulis untuk menyetor naskah&nbsp; mereka di arsip atau repositori kelembagaan Akses Terbuka.</span>&nbsp;<span class="" title="">Manfaat utama dari pengarsipan diri sebelum dan sesudah cetak adalah menjangkau audiens yang lebih besar yang meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian Anda.</span></span></p> <p>the Creative Commons Attribution license as currently displayed on:</p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License"></a><br><strong>Indonesian Journal of Criminal Law</strong> is licensed under a&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p> </div> <div class="page"> <p>&nbsp;</p> </div> hardianto.djanggih@gmail.com (Dr. Hardianto Djanggih, SH, MH) lawcriminal.journal@gmail.com (Muh Ilham Bakhtiar) Tue, 30 Mar 2021 00:21:34 +0000 OJS 3.2.0.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/930 <p><em>The research objective is to analyze the effectiveness of the juvenile justice system in Mamuju district and the factors that influence it. The research method uses legal-empirical research. The results of the research show that the implementation of the juvenile criminal justice system in Mamuju Regency according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is still ineffective, the cause is that there is still the implementation of the juvenile criminal justice system from the investigation stage at the police level to the implementation of the criminal process at the level. Correctional Institutions are not implemented according to the order of the law. The effectiveness of the implementation of the juvenile justice system in Mamuju Regency is influenced by the legal factors themselves, the law enforcement factors and the facilities or facilities.</em></p> <p><em>Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak di Kabupaten Mamuju dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukun yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Mamuju menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih kurang efektif, penyebabnya adalah masih terdapat pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dari tahap penyelidikan di tingkat kepolisian sampai pada pelaksanaan proses pemidanaan di tingkat Lembaga Pemasyarakatan kurang terlaksana sesuai perintah Undang-undang. Efektivitas pelaksanaan sistem peradilan anak di Kabupaten Mamuju dipengaruhi oleh Faktor hukum itu sendiri, Faktor Penegak hukum dan Faktor Sarana atau Fasilitas.</em></p> Muhammad Musnur, Muhammad Al Habsy Ahmad Copyright (c) 2021 Muhammad Musnur, Muhammad Al Habsy Ahmad http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/930 Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0000 Efektivitas Kebijakan Walikota Makassar Dalam Program Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis Shelter Warga https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/931 <p><em>The aim of study is to describe effectiveness of the policy Makassar Mayor regarding the prevention of child violence based on community shelter. This research was conducted in Makassar City using descriptive qualitative approach The results of the research indicate that the implementation of the policy of the Makassar Mayor in preventing child violence based on community shelters is quite optimal. This is based on three indicators. First, the service for complaints about the fulfillment of children’s rights that has been operating 24 hours in P2TP2A and for 37 resident shelters. Second, massive socialization has been carried out in the community, in schools, and in community shelters through community involvement. Third, assistance is provided for both general public and victims, although it is limited due to budget constraints. In terms of effectiveness, it is already sufficient based on three indicators. First, the resource approach is still lacking because the community’s participation to get involved in community shelters is still low in which of the 153 who are formed, only 37 are active. In addition, limited facilities and operational budgets are still become constraints. Second, the process approaches run well involving community involvement in the establishment of shelter and socialization for violence prevention and assistance to victims of child violence. Third, the target approach of the community shelter has been appropriate by conducting socialization in their respective neighborhoods by involving local leaders</em><em>.</em></p> <p><em>Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas kebijakan Walikota Makassar tentang pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Walikota Makassar dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan 3 indikator yakni pertama, pelayanan pengaduan pemenuhan hak anak sudah beroperasi 24 jam di P2TP2A dan untuk 37 shelter warga. Kedua, sosialisasi sudah massif dilakukan dimasyarakat maupun sekolah serta shelter warga melalui pelibatan masyarakat. Ketiga, pendampingan dilakukan baik kepada masyarakat umum maupun korban walaupun masih terbatas karena terkendala anggaran. Adapun dalam hal efektifitas sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan3 indikator yakni, pendekatan sumber daya masih kurang karena partisipasi masyarakat untuk terlibat shelter warga masih rendah yakni dari 154 yang dibentuk, hanya 37 yang aktif. Selain itu, ketebatasan fasilitas dan anggaran operasinal masih menjadi kendala. Kedua, pendekatan proses berjalan dengan baik mulai dari pelibatan masyarakat dalam pembentukan shelter, sosilasiasi pencegahan kekerasan maupun pendampingan korban kekerasan anak. Ketiga, pendekatan sasaran shelter warga sudha tepat dengan melakukan sosialisasi di lingkungan masing – masing dengan melibatkan stakeholder sekitar.</em></p> Ita Purmalasari, Andi Muhammad Rusli, Indar Arifin Copyright (c) 2021 Ita Purmalasari, Andi Muhammad Rusli, Indar Arifin http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/931 Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0000 Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/955 <p><em>Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peradilan agama belum memiliki hukum acaranya sendiri padahal banyak perkara yang menjadi kewenangan dari peradilan agama memiliki karakter tersendiri yang sifatnya spesifik dan berbeda dengan perkara pada perdata umum. Kemampuan hakim pada peradilan agama yang paling banyak disorot sejak diberikannya kewenangan pada peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sehingga diperlukan perbaikan dari segi penguatan sistem dan peningkatan kemampuan hakim.</em></p> <p><em>The research objective is to analyze the effectiveness of religious courts in resolving Islamic economic disputes. The writing method used is the normative writing method with the statutory approach and analytical short. The results of this study indicate that the religious courts do not yet have their own procedural law, even though many cases that are under the authority of the religious courts have their own characteristics which are specific and different from cases in general civil. The capacity of judges in the religious courts has been highlighted the most since the granting of authority to the religious courts to resolve sharia economic disputes. So it is necessary to improve in terms of strengthening the system and increasing the capacity of judges.</em></p> Imron Rizki A, Safrin Salam, Andi Marlina Copyright (c) 2021 Imron Rizki A, Safrin Salam, Andi Marlina http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/955 Fri, 16 Apr 2021 00:00:00 +0000