Rekodifikasi Delik Korupsi dalam KUHP 2023 Dan Implikasinya di Indonesia

Abstract

Penelitian ini menganalisis rekodifikasi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke dalam KUHP 2023 melalui Pasal 603 dan Pasal 604, dengan fokus pada konfigurasi norma yang timbul serta memberdayakannya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian baru terletak pada pemetaan kesesuaian normatif secara eksplisit antara kedua rezim hukum tersebut, termasuk identifikasi perubahan unsur frase kerugian negara dan perbedaan sistem pemidanaan yang berpotensi memicu penerapan asas lex mitior dan lex specialis systematis secara tidak konsisten. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan sistematis terhadap norma primer dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dijelaskan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menemukan bahwa rekodifikasi menghasilkan koeksistensi dua rezim hukum dengan unsur delik yang sebagian besar sama namun berbeda pada frasa kerugian negara (“dapat merugikan” versus “merugikan”) dan sanksi struktur. Perbedaan ini menimbulkan konflik norma horizontal yang berpotensi memicu pasal forum shopping dan inkonsistensi penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi normatif melalui revisi UU Tipikor, penerbitan pedoman Mahkamah Agung, dan pedoman pengusiran KPK serta Kejaksaan merupakan langkah yang mendesak.